KPK Mulai Telisik Pemberian Izin Reklamasi dari Pemprov DKI

Agen Judi Bola Indonesia

c2

Agen Bola , Dunia Terkini , NasionalKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelisik proses pemberian izin, baik prinsip maupun pelaksanaan reklamasi yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada sembilan pengembang yang turut andil dalam proyek pembangunan 17 pulau buatan di teluk Jakarta.

Hal itu disampaikan Plh Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati menanggapi pertanyaan awak media terkait pemeriksaan Dirut PT Agung Sedayu Group, Richard Halim Kusuma dan Direktur PT Muara Wisesa Samudra, Renaldi Freyar Hawadi.

“Kami tidak hanya klarifikasi apakah izin itu sudah dipegang oleh perusahaan itu atau tidak. Tapi juga proses mendapatkan izin itu. Itu yang akan didalami penyidik,” kata Yuyuk.

Dalam proyek reklamasi tersebut, Agung Sedayu Group lewat anak usahanya, PT Kapuk Naga Indah akan membuat lima pulau mulai dari Pulau A hingga E. Sementara itu, PT Muara Wisesa Samudra anak perusahaan Agung Podomoro Land mereklamasi Pulau G. Kedua perusahaan itu telah mengantongi izin pelaksanaan.

Menurut Yuyuk, selain menelisik didapatnya izin pelaksanaan reklamasi dari Pemprov DKI dalam pengusutan dugaan suap pembahasan Raperda reklamasi teluk Jakarta, pihaknya juga mendalami peran Richard dan Renaldi di masing-masing perusahaan properti tersebut.

“Iya ini masih didalami orang per orang, tapi dalam kaitannya dengan peran dia di perusahaan tersebut,” tukas dia.

Selain dua raksasa pengembang properti itu, perusahaan lain yang turut ambil bagian yakni PT Taman Harapan Indah, PT Jaladri Kartika Ekapaksi, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Manggala Krida Yudha, PT Pelabuhan Indonesia  II, PT Jakarta Propertindo, dan PT KEK Marunda.

Hingga saat ini, sudah ada sepuluh pulau yang mengantongi izin pelaksanaan reklamasi. Kesepuluh pulau tersebut, di antaranya Pulau C seluas 276 hektare, Pulau D seluas 312 hektare dan Pulau E seluas 284 hektare yang dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah.

Kemudian, Pulau F seluas 190 hektare yang dikembangkan PT Jakarta Propertindo, Pulau G seluas 161 hektare dikembangkan oleh PT Muara Wisesa Samudera, Pulau H seluas 63 hektare dikembangkan oleh PT Intiland Development.

Selain itu, Pulau I seluas 405 hektare dikembangkan oleh PT Jaladri Kartika Ekapaksi, Pulau K seluas 32 hektare dikembangkan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol, Pulau L seluas 481 hektare dikembangkan oleh PT Manggala Krida Yudha dan Pulau N seluas 411 hektare dikembangkan oleh PT Pelindo II.

Sementara itu, tujuh pulau lainnya yang masih belum mendapat izin pelaksanaan reklamasi, di antaranya Pulau A seluas 79 dan Pulau B seluas 380 hektare yang dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah, Pulau J seluas 316 hektare yang dikembangkan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol.

Kemudian Pulau M seluas 587 hektare yang dikembangkan oleh PT Manggala Krida Yudha, Pulau O seluas 344 hektare, Pulau P seluas 463 hektare serta Pulau Q seluas 369 hektare yang dikembangkan PT KEK Marunda.

Seperti diketahui, kasus dugaan suap pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jakarta dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara ini terbongkar lewat operasi tangkap tangan KPK.

KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro, dan Presiden Direktur PT APL Ariesman Widjaja.‎ Sanusi diduga telah menerima suap sebesar Rp2 miliar dari Ariesman Widjaja melalui Trinanda.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Agen Bola Agen Bola Terpercaya Agen Sbobet Indonesia Bandar Bola Bandar Judi Judi Online Judi Poker Judi Bola Judi Casino Casino Online Indonesia